Kemenag Usulkan Biaya Haji Rp42 Juta, DPR Minta di Bawah Rp40 Juta
Ilustrasi haji (Foto : Adli Wahid/Unsplash.com)JAKARTA | EDITORIAL INDONESIA — Anggota Komisi VII Samsu Niang menilai, usulan biaya perjalanan ibadah haji (BPIH) 2022 dari Kementerian Agama sebesar Rp42 juta terlalu tinggi.
Terlebih, kondisi perekonomian Indonesia hingga kini belum pulih dan masih dalam kondisi pandemi Covid-19.
Meski begitu, dia mengapresiasi penjelasan dari Dirjen Perjalanan Haji dan Umrah Kementerian Agama terkait biaya haji 2022 ini.
“Hanya perlu kami sampaikan, bahwa untuk anggaran BPIH 2022 itu masih sangat tinggi, yakni Rp42 juta,” kata Samsu Niang dikutip Kamis, 17 Maret 2022.
Menurutnya, dari besaran usulan RP42 juta, kalau bisa dikurangi. Karena tidak adanya PCR dan karantina.
Ia menilai, perlu pendalaman khusus oleh Panja DPR. Karena dalam kondisi sekarang ini, ekonomi masyarakat Indonesia sangat tidak bagus.
“Sehingga biaya haji di atas Rp40 juta, saya kira sangat memberatkan bagi masyarakat dan negara kita ini. Kami berharap minimal sama dengan periode lalu,” sambung politisi PDI-Perjuangan itu.
Pihaknya melihat ada beberapa poin yang masih sangat tinggi, terutama dalam komponen penerbangan. Dimana saat ini biaya penerbangan mencapai Rp31 juta, sementara dalam BPIH tahun 2020 lalu Garuda Indonesia malah bisa diturunkan hingga Rp27 juta.
Sehingga Samsu Niang meyakini, perlu ada negosiasi terkait penerbangan ini. Begitupun halnya dengan komponen pemondokan, transportasi dan katering jemaah di Arab Saudi.
Sehingga perlu dilakukan pendalaman khusus untuk menyatukan persepsi dalam menentukan BPIH tahun 2022 ini.
Hal senada juga diutarakan Anggota Komisi VIII DPR RI Subarna. Ia mengungkapkan, kewajiban bagi DPR untuk menekan biaya haji tahun 2022 ini seefisien mungkin.
Namun dengan tetap mengedepankan keselamatan, kesehatan, dan keamanan bagi jemaah haji.
“Kalau kita lihat jomplang sekali BPIH antara tahun 2020 lalu dengan tahun 2022, yakni hampir Rp7 juta lebih. Sehingga perlu pembahasan lebih dalam lagi. Apakah kita perlu bahas lebih detail lagi supaya kita bisa menyisir per item (komponen-red),” ungkap politisi Partai Gerindra itu. (Red)
