Bicara di KTD GMNI Tangerang, Abraham Garuda Laksono Bahas Masa Depan Bangsa

waktu baca 4 menit
21

TANGERANG, EDITORIALINDONESIA.ID — Anggota DPRD Provinsi Banten dari Fraksi PDI Perjuangan, Abraham Garuda Laksono, mengajak kader Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kota Tangerang memperkuat karakter, ideologi Pancasila, dan kemampuan berpikir kritis dalam menghadapi tantangan pembangunan bangsa.

Pesan tersebut disampaikan Abraham saat menjadi pemateri dalam kegiatan Kaderisasi Tingkat Dasar (KTD) GMNI Kota Tangerang bertema “Character Building sebagai Manifesto Ideologi Pancasila” di Padepokan Kebangsaan Karang Tumaritis, Kelapa Dua, Minggu (15/11/2026).

Dalam pemaparannya, Abraham menekankan pentingnya kemampuan berpikir logis, sistematis, dan terstruktur untuk memahami persoalan kebangsaan. Salah satu pendekatan yang dibahas adalah algorithmic thinking, yaitu metode berpikir yang membantu seseorang mengurai masalah dan menyusun solusi berdasarkan data serta fakta.

Pendekatan ini mencakup sembilan tahapan, mulai dari observasi, mendefinisikan masalah, menguraikan persoalan, mengidentifikasi pola, merancang solusi, melakukan pengujian, mengimplementasikan solusi, memantau hasil, hingga memperbaiki kebijakan berdasarkan evaluasi.

Bagi mahasiswa dan kader organisasi pergerakan, pola berpikir tersebut dapat menjadi bekal untuk membaca persoalan masyarakat secara lebih mendalam. Dengan demikian, gagasan perubahan tidak hanya dibangun berdasarkan opini, tetapi juga melalui analisis yang sistematis dan pertimbangan terhadap dampak kebijakan.

Belajar dari Pengalaman Pembangunan Negara Lain

Dalam membahas masa depan bangsa, Abraham turut mengangkat pengalaman Singapura di bawah kepemimpinan Lee Kuan Yew. Sejumlah aspek yang dapat dipelajari meliputi pembangunan pendidikan, penegakan hukum, stabilitas ekonomi, dan penguatan kelas menengah.

Pengalaman tersebut memberikan gambaran tentang pentingnya konsistensi kebijakan dan penguatan institusi dalam mendukung pembangunan. Namun, setiap model pembangunan perlu dipahami dengan mempertimbangkan konteks sosial, ekonomi, dan politik negara yang menerapkannya.

Pembahasan juga merujuk pada buku Why Nations Fail karya Daron Acemoglu dan James A. Robinson. Salah satu gagasan utama dalam buku tersebut adalah pentingnya institusi yang inklusif serta tersedianya kesempatan yang adil bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam kehidupan ekonomi dan politik.

Dalam konteks Indonesia, pembangunan tidak cukup dinilai dari pertumbuhan ekonomi semata. Pengurangan kemiskinan, pemerataan kesejahteraan, peningkatan daya beli, dan penguatan kelas menengah juga menjadi indikator penting untuk melihat manfaat pembangunan bagi masyarakat.

Marhaenisme sebagai Landasan Keberpihakan kepada Rakyat

Pembahasan mengenai pembangunan bangsa juga berkaitan dengan Marhaenisme yang diperjuangkan Presiden pertama RI, Soekarno. Pemikiran ini menekankan keberpihakan kepada rakyat kecil, termasuk upaya memperkuat kemandirian, produktivitas, dan kesempatan untuk meningkatkan taraf hidup.

Dalam perspektif tersebut, pembangunan perlu memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat luas. Pertumbuhan ekonomi idealnya berjalan seiring dengan upaya mengurangi kemiskinan dan memperluas akses masyarakat terhadap pendidikan, pekerjaan, serta kesempatan ekonomi.

Bagi kader GMNI, Marhaenisme menjadi salah satu landasan ideologis untuk memahami ketimpangan dan memperjuangkan keadilan sosial. Nilai-nilai tersebut perlu diterjemahkan ke dalam kemampuan membaca persoalan konkret dan merumuskan gagasan kebijakan yang berpihak kepada kepentingan masyarakat.

Empat Perspektif untuk Menguji Kebijakan Publik

Abraham juga mengangkat empat perspektif yang dapat digunakan untuk menilai arah kebijakan publik.

Pertama, perspektif Marhaen yang menempatkan keberpihakan kepada rakyat kecil sebagai perhatian utama. Kedua, pemikiran Aristoteles mengenai common good atau kebaikan bersama, yang menekankan pentingnya orientasi kepentingan umum dalam kehidupan politik.

Ketiga, gagasan James Madison mengenai checks and balances, yakni mekanisme pengawasan dan keseimbangan kekuasaan. Keempat, pemikiran Karl Popper yang menekankan keterbukaan terhadap kritik, pengujian, dan koreksi terhadap kebijakan.

Keempat perspektif tersebut dapat menjadi kerangka untuk menilai apakah suatu kebijakan telah mengutamakan kepentingan masyarakat, menjaga keseimbangan kekuasaan, dan menyediakan ruang perbaikan ketika hasil pelaksanaannya tidak sesuai dengan tujuan.

Dengan pendekatan ini, kebijakan publik tidak dipandang sebagai keputusan yang tidak dapat dipersoalkan. Evaluasi diperlukan untuk memastikan kebijakan tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat dan mampu menjawab persoalan yang dihadapi.

Kader Mahasiswa dan Tantangan Masa Depan Bangsa

Kegiatan KTD GMNI menjadi ruang pembentukan kader yang tidak hanya memahami ideologi organisasi, tetapi juga mampu menghubungkannya dengan persoalan kebangsaan. Penguatan karakter dan ideologi Pancasila perlu berjalan bersama dengan kemampuan analisis, tanggung jawab sosial, dan keberanian menyampaikan gagasan.

Mahasiswa memiliki posisi strategis dalam kehidupan demokrasi karena dapat berperan sebagai bagian dari masyarakat yang mengawasi kebijakan, mengkritisi ketimpangan, serta menawarkan alternatif penyelesaian masalah.

Melalui penguatan cara berpikir sistematis dan pemahaman terhadap teori pembangunan serta kebijakan publik, kader diharapkan mampu melihat persoalan bangsa secara lebih komprehensif.

Masa depan bangsa pada akhirnya tidak hanya ditentukan oleh capaian pertumbuhan ekonomi, tetapi juga oleh kemampuan menghadirkan keadilan sosial, memperluas kesempatan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata.

Bagi kader pergerakan, tantangannya adalah menjadikan Pancasila bukan sekadar slogan, melainkan pedoman dalam membaca realitas, menyusun gagasan, dan memperjuangkan kepentingan masyarakat. (*)

Unggulan

LAINNYA