Reaksi Abraham DPRD Banten atas Kelangkaan Gas 3 Kg
TANGERANG | EDITORIAL INDONESIA — Abraham Garuda Laksono, Anggota DPRD Banten dari Fraksi PDI Perjuangan merespon keluhan masyarakat atas kesulitan mendapatkan gas elpiji 3 kilogram sejak 1 Februari 2025.
Kelangkaan itu setelah berlaku kebijakan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia yang melarang penjualan gas 3 kg oleh pengecer, hanya oleh Pangkalan atau agen.
Politisi termuda di DPRD Banten tersebut pun meminta agar Pemerintah Pusat melakukan peninjauan kembali terhadap kebijakan distribusi gas 3 kg yang dianggap menyulitkan masyarakat.
Pasalnya, tak sedikit warga yang terpaksa antre di pangkalan gas atau mencari tempat lain yang memiliki stok, sehingga menyulitkan warga mendapatkan gas 3 kg. Abraham menegaskan bahwa situasi ini telah mencapai tingkat kritis, mengingat kelangkaan gas 3 kg yang merupakan kebutuhan vital bagi masyarakat.
Antrean warga untuk membeli gas elpiji 3 kg di Kota Tangerang, Senin, 3 Februari 2025. (Foto: Ist)
“Kondisi ini bukan sekadar masalah ekonomi, tetapi telah menjadi keadaan darurat yang memengaruhi kehidupan sehari-hari, terutama bagi rumah tangga dan pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang sangat bergantung pada ketersediaan gas 3 kg,” ujarnya kepada wartawan pada Senin, 3 Februari 2025.
Ia juga menyoroti bahwa kelangkaan ini memaksa banyak warga untuk menunggu berjam-jam di pangkalan atau mencari alternatif lain, seperti membayar harga lebih tinggi untuk mendapatkan gas 3 kg.
Sebagai langkah konkret, Abraham mendesak pemerintah untuk segera meningkatkan pasokan gas 3 kg dan memastikan distribusinya merata. “Saya telah bekerja sama dengan beberapa agen dan pangkalan gas untuk mempermudah distribusi, tetapi itu belum cukup. Pemerintah harus turun tangan untuk memastikan ketersediaan stok gas di seluruh wilayah,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya evaluasi terhadap sistem distribusi gas dan pengawasan rantai distribusi untuk mencegah penyelewengan. “Subsidi gas 3 kg seharusnya tepat sasaran, hanya untuk masyarakat berpenghasilan rendah dan pelaku UMK. Jika tidak, akan terjadi ketimpangan dalam distribusi,” tambahnya.
Kelangkaan gas 3 kg bukanlah masalah baru di Indonesia, namun Abraham menekankan bahwa situasi kali ini lebih serius dibandingkan sebelumnya. Ia mengingatkan pemerintah agar tidak mengabaikan masalah ini, karena dapat memicu gejolak sosial di masyarakat. “Masyarakat membutuhkan solusi yang cepat, bukan sekadar janji-janji,” tutupnya. (*)
