Perbedaan Awal Ramadan Pemerintah dengan Muhammadiyah, Wakil Ketua MPR : Jangan Jadi Kisruh
Hidayat Nur Wahid (Foto : dpr.go.id)JAKARTA | EDITORIAL INDONESIA — Terjadinya perbedaan awal Ramadan 1443 Hijriah antara pemerintah dengan Muhammadiyah, jangan dijadikan ajang kekisruhan.
Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid menilai perbedaan awal Ramadan harus dijadikan penguat sikap beragama yang toleransi dan moderat.
“Ini juga untuk mengokohkan ukhuwah di antara umat Islam dalam semangat Bhinneka Tunggal Ika,” kata Hidayat Nur Wahid, dikutip Senin, 4 April 2022.
Hidayat meminta adanya perbedaan penetapan awal Ramadan tidak dijadikan sebagai ajang kekisruhan yang bisa memecah belah umat. Apalagi, hal itu sampai mengganggu khusyuknya ibadah puasa.
Setelah dua kali Ramadan umat muslim terkendala melaksanakan ibadah akibat pandemi Covid-19, maka saat Covid-19 melandai, dan kebijakan dilonggarkan, seharusnya penentuan awal dan akhir Ramadan disikapi dengan hal yang konstruktif.
“Sikapi dengan penuh kebijaksanaan, berdasarkan ilmu dan tanggung jawab keumatan,” tambahnya.
Menurut dia, apa pun metode yang digunakan untuk menentukan awal Ramadan, semua pihak memulai ibadah puasa wajib pada 1 Ramadan 1443 Hijriah.
Baik itu yang bertepatan dengan 2 April 2022 Masehi misalnya di Arab Saudi, Mesir, Australia, Amerika Serikat, dan Muhammadiyah. Maupun yang bertepatan dengan 3 April seperti Indonesia (MUI/NU), Malaysia, Brunei, China, dan Maroko. Oleh karena itu, perbedaan yang terjadi harus disikapi secara proporsional dan dihormati, sebagai wujud toleransi beragama, moderasi, inklusifitas serta kebersamaan.
Ia juga mengingatkan pemerintah melalui Kementerian Agama untuk memfasilitasi perbedaan tersebut dengan tetap mengundang seluruh pihak yang kompeten. Sebagai contoh Muhammadiyah dengan metode ijtihadnya dalam penentuan awal/akhir Ramadan.
Hidayat yang juga anggota Komisi VIII DPR RI tersebut mengajak masyarakat khususnya umat Islam untuk menjadikan Ramadan sebagai bulan menguatkan solidaritas dan soliditas keumatan serta kebangsaan.
“Wujudkan pelayanan saling membantu sesama umat dan rakyat. Hal yang sangat dinantikan rakyat yang lagi kesusahan akibat Covid-19 maupun karena kenaikan harga sembako, BBM hingga pajak,” ujarnya pula. (Red)
