Kementerian PU Susun Rencana Rehabilitasi 23 Muara Sungai Terdampak Bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat
JAKARTA, 21 Januari 2026 – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) tengah menyiapkan rencana strategis penanganan 23 muara sungai yang tersebar di wilayah terdampak bencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Tahapan ini merupakan bagian dari upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana guna memulihkan kapasitas pengendalian air dan memperlancar aliran sedimen ke laut.
Menteri PU, Dody Hanggodo, menegaskan bahwa penanganan muara
sungai di wilayah terdampak bencana di Sumatera memerlukan pendekatan teknis
yang cermat dan spesifik. Metode penanganannya tidak dapat disamaratakan antara
satu sungai dengan sungai lainnya.
Menurut Menteri Dody, berdasarkan survei lapangan, sebagian besar
muara sungai besar yang mengalami pendangkalan berat akibat sedimentasi bencana
memerlukan penanganan menggunakan kapal keruk (dredger).
“Sebagian besar pembersihan muara itu membutuhkan dredger.
Tidak bisa cukup hanya menggunakan alat berat biasa seperti ekskavator atau
metode percepatan lainnya. Memang ada muara tertentu yang bisa ditangani
tanpa dredger, contohnya di Krueng Meureudu, tetapi dari total 23
muara, mungkin hanya sekitar satu sampai tiga lokasi yang bisa menggunakan pola
yang sama,” ujar Menteri Dody.
Berdasarkan hasil inventarisasi dan survei teknis yang dilakukan
Kementerian PU, tercatat ada 23 muara sungai terdampak bencana di tiga provinsi
tersebut. Di Provinsi Aceh, terdapat 8 muara terdampak. Rinciannya: 1 muara
sedang ditangani, 2 muara masuk dalam rencana penanganan, dan 5 muara belum
tertangani.
Sementara itu di Provinsi Sumatera Utara, terdapat 11 muara
terdampak. Rinciannya: 8 muara dalam rencana penanganan dan 3 muara belum
ditangani. Sedangkan di Provinsi Sumatera Barat, terdapat 4 muara terdampak.
Rinciannya: 3 muara telah ditangani dan 1 muara dalam rencana penanganan.
Menteri Dody menjelaskan bahwa penggunaan kapal keruk (dredger)
juga tidak dapat dilakukan serta-merta tanpa perencanaan yang matang. Tahapan
desain mutlak diperlukan untuk menentukan lokasi pembuangan material hasil
pengerukan (disposal area), apakah akan dimanfaatkan untuk memperkuat
tanggul, ditempatkan menjauh ke laut, atau untuk kebutuhan teknis lainnya.
“Kalau materialnya mau dijadikan tanggul, desainnya juga harus
benar. Jangan sampai saat terjadi banjir berikutnya, tanggulnya tidak cukup
kuat. Karena itu, untuk muara-muara besar, prosesnya masuk ke tahap
rehabilitasi dan rekonstruksi, bukan lagi sekadar tanggap darurat,” jelas
Menteri Dody.
Sembari menyusun rencana
strategis rekonstruksi muara sungai, Kementerian PU saat ini juga masih
memprioritaskan penanganan cepat pada infrastruktur air yang bersentuhan
langsung dengan kehidupan masyarakat. Fokus utama saat ini adalah perkuatan
tanggul eksisting, khususnya pada sungai yang melintasi kawasan perkotaan,
serta normalisasi sungai pada titik-titik kritis untuk melancarkan aliran air.
“Untuk muara-muara yang relatif kecil dan bisa ditangani
tanpa dredger, itu akan kita kerjakan dalam beberapa hari ke depan.
Namun untuk muara yang besar, pengerjaannya harus menunggu desain selesai agar
penanganannya tepat dan berkelanjutan,” jelas Menteri Dody.
Sementara itu, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Sumatera
II Medan, Feriyanto Pawenrusi, menyatakan bahwa kondisi muara memegang peranan
vital dalam sistem pengendalian banjir dari hulu ke hilir. Penyempitan dan
pendangkalan muara berpotensi memperlambat aliran sungai, sehingga berpotensi
menyebabkan air sungai meluap ke permukiman, dan meningkatkan risiko banjir
berulang.
“Kondisi muara ini sangat menentukan. Kalau muara tersumbat,
sebaik apapun normalisasi sungai di hulu, air tetap sulit keluar ke laut.
Karena itu penanganan muara harus menjadi bagian penting dari sistem
pengendalian banjir secara menyeluruh,” jelas Feriyanto.
Kementerian PU memastikan penanganan muara ini akan diintegrasikan
secara penuh ke dalam rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Hal
ini bertujuan agar fungsi hidrologi sungai dan muara dapat pulih optimal serta
mampu memitigasi risiko bencana hidrometeorologi di masa mendatang.
Program kerja
ini merupakan bagian dari “Setahun Bekerja, Bergerak – Berdampak” dalam
menjalankan ASTA CITA dari Presiden Prabowo Subianto.
#SigapMembangunNegeriUntukRakyat
#SetahunBerdampak
Artikel ini juga tayang di vritimes
